Di tengah krisis pangan yang melanda dunia, kebijakan pangan yang diambil pemerintah pada periode 2011-2012 justru tidak menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat dan kesejahteraan produsen yang mayoritas masyarakat kecil.Langkah yang diambil Pemerintah Indonesia sangat bertolak belakang dengan langkah yang diambil oleh pemerintah di mana pun di dunia, bahkan negara-negara yang terang-terangan menganut ekonomi liberal. Pada saat krisis pangan mereka menata sistem pangannya serta melindungi produsen dan kebutuhan rakyatnya. Indonesia malah sibuk membuka sektor pangan untuk investor swasta dengan membangun infrastruktur berbiaya tinggi.
Demikian dikemukakan Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, Selasa (23/8/2011) di Jakarta.
Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 organisasi nonpemerintah dan jaringan, dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas, beras/pangan, sawit, dan ikan.
Menurut Tejo, kebijakan pangan yang tidak memihak produsen kecil itu di antaranya tecermin dalam master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, World Economic Forum. Merauke Integrated Food and Energy Estate ataupun anggaran RAPBN 2012.
RAPBN menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas ke 5 dengan total budget Rp 1.418,5 triliun.
“Program apa pun tanpa menempatkan produsen kecil, seperti petani, nelayan, dan pekebun, sebagai subyek dalam penyediaan pangan tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan di pedesaan,” katanya.
M Riza Damanik, Ketua Pokja Ikan ADS, menambahkan, “Kalau melihat seluruh kinerja ekonomi makro selama 10 tahun terakhir memang membaik. APBN bertumbuh terus, produksi ikan juga demikian. Tetapi, kesejahteraan nelayan tidak beranjak walau nilai tukar nelayan juga naik.”
Hal itu terjadi karena proporsi anggaran untuk kesejahteraan nelayan nyaris tidak ada. Demikian juga daerah-daerah penghasil ikan tidak mendapatkan insentif, yang akhirnya berimplikasi pada memburuknya kerja sektor perikanan.
Penimbunan pangan, khususnya beras di beberapa tempat seperti yang diakui oleh Menteri Pertanian Suswono, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mengurus pangan.
“Pemerintah kalah dengan pedagang karena kerangka berpikir dan kebijakannya hanya melihat pangan sebagai komoditas semata,” ungkap Said Abdullah, Ketua Pokja Beras ADS.
Kenaikan harga pangan sendiri memiliki dua sisi, sebagai produsen pangan menguntungkan, tetapi karena petani juga merupakan nett consumers, kenaikan harga yang terus-terusan akhirnya menekan mereka.
--
Source: http://selebonline.com/masalah-pangan-kebijakan-tak-jamin-ketersediaan-pangan/
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar to “Masalah Pangan | Kebijakan Tak Jamin Ketersediaan Pangan”