BPK Masih Lemah Awasi Banggar

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

Kritik terhadap kinerja Badan Anggar (Banggar) DPR ditanggapi dengan rencana mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tiap rapat Banggar.

Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai, banyaknya kasus yang menerpa Banggar itu justru karena lemahnya pengawasan BPK itu sendiri. “Korupsi anggaran tidak akan terjadi jika fungsi BPK berjalan, kita harus akui fungsi BPK lemah. BPK tidak bekerja secara maksimal dalam rangka melakukan audit keuangan negara,” kata Roy di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2011).

Oleh karena itu, menurut Roy, pelibatan BPK dalam tiap rapat Banggar diharapkan bisa memaksimalkan fungsi BPK. “Selama ini tidak maksimal karena dia tidak diikutsertakan dalam rapat Banggar. Tetapi, dengan diikutsertakan, BPK mungkin bisa maksimal,” kata Roy.

Sementara itu, Peneliti Divisi Politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan mengatakan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat Banggar sebenarnya bukanlah fungsi utama KPK. KPK seharusnya lebih fokus dalam penindakan, bukanlah pencegahan.

“Kalau hanya pencegahan, nanti KPK jadi komisi pencegahan korupsi. Kasus yang ditangani KPK ini cuma melibatkan birokrat, mestinya didorong ke aktor politik,” ujar Ade.

Untuk menyeret para aktor politik itu, Ade menilai KPK perlu menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus di dalam Banggar DPR. Tidak hanya melibatkan PPATK, KPK juga perlu menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang.

“Masalahnya, PPATK cuma gelandang posisinya, kalau diminta baru jalan. Mestinya KPK bukan cuma minta bantuan PPATK, tapi juga gunakan UU pencucian uang untuk men-tracking itu,” katanya.

ICW selama ini sulit meminta laporan keuangan APBN dari sejumlah partai politik. Hanya tiga parpol yang bersedia memberikan laporan keuangan APBN, sisanya menolak. Tiga partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Itu pun cuma 1-2 lembar saja, tidak lengkap. Kalau memang benar mereka mengelola anggaran harusnya diberikan karena ini dana publik. PDIP beralasan belum diaudit, padahal kan ini sudah lewat 2010,” tandasnya.

Sumber ASoy :SelebOnline.com

iyopw 18 Sep, 2011

--
Source: http://selebonline.com/bpk-masih-lemah-awasi-banggar/
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com